JOKOWI SEBUT KEMENKEU YANG MENGGAJI PEJABAT BPIP

Diketahui, Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres nomor 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas lainnya bagi pimpinan, pejabat, pegawai BPIP. Adapun rinciannya, Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri mendapatkan hak keuangan Rp 112.548.000.

Para anggota dewan pengarah seperti, Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya mendapat hak keuangan Rp 100.811.000. Sementara itu Kepala BPIP Yudi Latif mendapatkan gaji Rp 76.500.000.

Silakan Publik Menilai



Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif buka suara soal polemik gaji pejabat di badan yang dipimpinnya yang dianggap sebagian publik terlalu tinggi. Yudi menyebut para pejabat di BPIP adalah orang terhormat yang tak mempersoalkan gaji saat bekerja.

"Percayalah, banyak orang tua terhormat di dewan pengarah yang tidak menuntut soal gaji. Mereka pun menjadi "korban". Jadi, tak patut mendapat cemooh," kata Yudi.

Ia menambahkan, di jajaran pelaksana yang ia pimpin pun demikian. Tak ada yang menghiraukan soal besaran gaji. "Saya sebagai Kepala BPIP, misalnya, menurut Perpres tentang BPIP posisinya setingkat dengan menteri, sebagaimana Ketua Dewan Pengarah. Nyatanya diberi gaji yang berbeda. Tapi, berapa pun saya terima saja," ungkapnya.

"Pertanyaannya, apakah Dewan Pengarah pantas menerima gaji sebesar itu? Silakan publik menilainya," sambung dia.

Ia menjelaskan, yang jadi kepeduliannya adalah justru hajat hidup pegawai BPIP (Pengarah, Kepala BPIP dan tenaga ahli), yang setelah hampir setahun bekerja belum menerima hak keuangan. "Hal ini telah membuat banyak tenaga ahli dirundung malang, seperti kesulitan mencicil rumah dan biaya sekolah anaknya," tutur Yudi.

Yudi kemudian juga mengeluhkan soal dukungan anggaran terhadap BPIP yang menurutnya sangat minim. "Pada tahun 2017, lembaga ini cuma mengeluarkan sekitar Rp 7 miliar.

Pada tahun 2018, anggaran belum turun. Padahal untuk acara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni yang akan datang, pembiayaannya ditimpakan ke BPIP. Kok bisa?" kata dia. 
"Pertanyaannya, ada apa di balik ini semua? Saya pun tidak mengerti," ujar Yudi. (Tribun Network/sen/wly)
SUMBER: manado.tribunnews.com

Postingan populer dari blog ini

ALHAMDULILLAH, GAJI GURU BERPELUANG NAIK 3 KALI LIPAT

Gambar
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh....Bapak/Ibu dimanapun anda berada, salam hangat selalu untuk kita semua, berikut informasi terupdate tentang Gaji Guru Berpeluang Naik 3 Kali Lipat.  Wakil Gubernur Terpilih Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi memberi kabar bagus untuk para guru. “Kami akan tingkatkan gaji guru. Kalau daerah kita kaya, jangankan UMP (upah minimum provinsi), tiga kali UMP pun bisa diberikan,” ucap Hadi sebagaimana dilansir laman Prokal, Jumat (27/7). Hadi menambahkan, kesejahteraan guru sudah menjadi prioritasnya bersama pasangannya, Isran Noor, saat kampanye Pilkada Kaltim 2018 lalu. Menurut Hadi, peningkatan gaji guru akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sebelumnya, gaji guru honorer yang mengajar di SMA/SMK negeri dikurangi karena pemerintah provinsi belum mampu memberikan gaji sesuai UMP. Dia pun berkaca pada keberhasilan Isran yang mampu memberikan insentif yang layak kepada guru honorer ketika menjadi bupati Kutai Timur. “Beliau su...
Baca selengkapnya

Usia 40 Tahun, Pupus Sudah Harapan Honorer K2 jadi CPNS

Gambar
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh....Bapak/Ibu dimanapun anda berada, salam hangat selalu untuk kita semua, berikut informasi terupdate tentang Usia 40 Tahun, Pupus Sudah Harapan Honorer K2 jadi CPNS Solusi yang ditawarkan pemerintah terkait penyelesaian honorer K2 (kategori dua) dianggap tidak adil. Honorer K2 yang sebelumnya sudah gagal tes masuk CPNS, tetap harus ikut tes lagi. Bahkan, untuk yang usia di atas 35 tahun, peluang menjadi CPNS sudah tertutup. Yasmin Zukri (40), guru honorer kategori 2 (K-2) di SMP Rupit, Kabupaten Muratara, Sumsel, merasa harapannya menjadi CPNS sudah pupus. Selama 25 tahun dia mengabdi, terhitung jadi guru honorer sejak 1993. Honor yang diterimanya mulai dari Rp15 ribu hingga saat ini Rp1 juta per bulan. Semua dilakoni dengan harapan suatu hari bisa diangkat menjadi CPNS. "Kalau bersaing ikut seleksi CPNS, tentu kami para tenaga honorer K2 banyak yang tidak lulus,” cetusnya, seperti diberitakan Sumatera Ekspres (Jawa Pos Group). Sudah p...
Baca selengkapnya

Nama Lengkapnya Guru Di Pasuruan Ini Adalah Ganyang Penghalang Demokrasi Pancasila

Gambar
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh....Bapak/Ibu dimanapun anda berada, salam hangat selalu untuk kita semua, berikut informasi terupdate tentang Nama Lengkapnya Guru Di Pasuruan Ini Adalah Ganyang Penghalang Demokrasi Pancasila Nama seorang guru sejarah di SMAN 3 Kota Pasuruan unik dan bermakna mendalam. Ganyang Penghalang Demokrasi Pancasila, itulah nama alumnus Universitas Negeri Malang jurusan Pendidikan Sejarah. Pemuda kelahiran 1 Oktober 1992 menjadi viral, setelah selembar potongan buku alumni yang berisi biodatanya beredar di media sosial. Pada pekan lalu, ia baru saja menjalani wisuda sarjana S1 meski sebelumnya telah menjadi pendidik mata pelajaran Sejarah. Ganyang Penghalang Demokrasi Pancasila adalah anak kedua pasangan suami istri (pasutri) Prajitno Putro dan Eni Widayawati. Kakak perempuan bernama Bella Nusa Bangsa dan adik laki-laki bernama Bara Tegak Keadilan.  Menyandang nama yang seolah sebagai ujung tombak penentang dasar ideologi negara RI, menjadi keba...
Baca selengkapnya