DAFTAR THR PEGAWAI NON PNS LEMBAGA NONSTRUKTURAL, PALING RENDAH RP3,4 JUTA

Selain menandatangani Peraturan Pemerintah mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, pada 23 Mei 2018, Presiden Joko Widodo juga menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pimpinan dan Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Non-Struktural.

Lembaga Non-Struktural atau LNS adalah lembaga selain kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang dibentuk dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).



“Pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS diberikan tunjangan hari raya,” bunyi Pasal 2 PP ini yang dikutip dari Laman Setkab, Jumat (25/5/2018).

THR

LNS yang pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil-nya diberikan tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

“Tunjangan hari raya sebagaimana, yaitu sebesar penghasilan bulan Mei sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghasilan bagi pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS yang bersangkutan,” bunyi Pasal 4 ayat (1) PP ini.

THR

Menurut PP ini, pemberian tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dibayarkan pada bulan Juni. Dalam hal pembayaran THR sebagaimana dimaksud belum dapat dibayarkan pada bulan Juni, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

Presiden Sudah Teken PP Pemberian THR 2018 Sebesar Rp35,76 T

Ditegaskan dalam PP ini, ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 23 Mei 2018 itu.
(kmj)

Postingan populer dari blog ini

ALHAMDULILLAH, GAJI GURU BERPELUANG NAIK 3 KALI LIPAT

Gambar
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh....Bapak/Ibu dimanapun anda berada, salam hangat selalu untuk kita semua, berikut informasi terupdate tentang Gaji Guru Berpeluang Naik 3 Kali Lipat.  Wakil Gubernur Terpilih Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi memberi kabar bagus untuk para guru. “Kami akan tingkatkan gaji guru. Kalau daerah kita kaya, jangankan UMP (upah minimum provinsi), tiga kali UMP pun bisa diberikan,” ucap Hadi sebagaimana dilansir laman Prokal, Jumat (27/7). Hadi menambahkan, kesejahteraan guru sudah menjadi prioritasnya bersama pasangannya, Isran Noor, saat kampanye Pilkada Kaltim 2018 lalu. Menurut Hadi, peningkatan gaji guru akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sebelumnya, gaji guru honorer yang mengajar di SMA/SMK negeri dikurangi karena pemerintah provinsi belum mampu memberikan gaji sesuai UMP. Dia pun berkaca pada keberhasilan Isran yang mampu memberikan insentif yang layak kepada guru honorer ketika menjadi bupati Kutai Timur. “Beliau su...
Baca selengkapnya

Usia 40 Tahun, Pupus Sudah Harapan Honorer K2 jadi CPNS

Gambar
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh....Bapak/Ibu dimanapun anda berada, salam hangat selalu untuk kita semua, berikut informasi terupdate tentang Usia 40 Tahun, Pupus Sudah Harapan Honorer K2 jadi CPNS Solusi yang ditawarkan pemerintah terkait penyelesaian honorer K2 (kategori dua) dianggap tidak adil. Honorer K2 yang sebelumnya sudah gagal tes masuk CPNS, tetap harus ikut tes lagi. Bahkan, untuk yang usia di atas 35 tahun, peluang menjadi CPNS sudah tertutup. Yasmin Zukri (40), guru honorer kategori 2 (K-2) di SMP Rupit, Kabupaten Muratara, Sumsel, merasa harapannya menjadi CPNS sudah pupus. Selama 25 tahun dia mengabdi, terhitung jadi guru honorer sejak 1993. Honor yang diterimanya mulai dari Rp15 ribu hingga saat ini Rp1 juta per bulan. Semua dilakoni dengan harapan suatu hari bisa diangkat menjadi CPNS. "Kalau bersaing ikut seleksi CPNS, tentu kami para tenaga honorer K2 banyak yang tidak lulus,” cetusnya, seperti diberitakan Sumatera Ekspres (Jawa Pos Group). Sudah p...
Baca selengkapnya

Nama Lengkapnya Guru Di Pasuruan Ini Adalah Ganyang Penghalang Demokrasi Pancasila

Gambar
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh....Bapak/Ibu dimanapun anda berada, salam hangat selalu untuk kita semua, berikut informasi terupdate tentang Nama Lengkapnya Guru Di Pasuruan Ini Adalah Ganyang Penghalang Demokrasi Pancasila Nama seorang guru sejarah di SMAN 3 Kota Pasuruan unik dan bermakna mendalam. Ganyang Penghalang Demokrasi Pancasila, itulah nama alumnus Universitas Negeri Malang jurusan Pendidikan Sejarah. Pemuda kelahiran 1 Oktober 1992 menjadi viral, setelah selembar potongan buku alumni yang berisi biodatanya beredar di media sosial. Pada pekan lalu, ia baru saja menjalani wisuda sarjana S1 meski sebelumnya telah menjadi pendidik mata pelajaran Sejarah. Ganyang Penghalang Demokrasi Pancasila adalah anak kedua pasangan suami istri (pasutri) Prajitno Putro dan Eni Widayawati. Kakak perempuan bernama Bella Nusa Bangsa dan adik laki-laki bernama Bara Tegak Keadilan.  Menyandang nama yang seolah sebagai ujung tombak penentang dasar ideologi negara RI, menjadi keba...
Baca selengkapnya